Seriusnya ancaman kelestarian Taman Nasional Bukit Barisan Selatan menyebabkan keprihatinan banyak pihak. Hal itu tercermin, misalnya, dalam workshop tiga hari yang melibatkan multistakholder yang digelar WWF Indonesia di Bandarlampung, Senin-Rabu (12-14 Maret 2007) lalu.
Salah satu penyebab lahan TNBBS makin terdegrasi, antara lain, karena selama ini penegakan hukum terhadap pelaku perambahan liar, illegal logging, dan perburuan liar di TNBBS kurang tegas. Sebab itu, dalam forum workshop muncul desakan agar Departemen Kehutanan dan Pemerintah daerah cq Dinas Kehutanan bekerjasama dengan aparat penegak hukum harus melakukan tindakan tegas terhadap perambahan di TNBBS
“Perlu juga ditingkatkan koordinasi antar instansi terkait melalui mekanisme koordinasi yang jelas yang didukung oleh rencana aksi bersama yang memadai dan terukur untuk mengatasi permasalahan di TNBBS,” kata Kepala Balai TNBBS, Lusmas Pasaribu.
Menurut Lusman, program mendesak yang juga harus dilakukan agar perambahan TNBBS bisa dihentikan adalah dengan mengembangkan program peningkatan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan TNBBS untuk meningkatkan keterlibatan mereka dalam menjaga kelestarian TNBBS.
“Kami sepakat untuk mendorong agar semua pihak untuk mengembangkan produksi kopi yang berkelanjutan dan bersahabat dengan lingkungan di luar kawasan lindung dengan menempatkan petani kopi sebagai subjek pengembangan tersebut, termasuk dengan membantu meningkatkan kemampuan teknologi budidaya kebun kopinya,” ujarnya.
Selain itu, kata Lusman, pembeli kopi diharapkan dapat melakukan adopsi kebijakan pembelian yang bertanggung jawab (responsible procurement policy) dan melakukan kontrol secara ketat rantai perdagangannya (chain of custody).
Sementara itu Kepala Dinas Kehutanan Lampung, Arinal Junaidi, mengatakan problem Taman Nasional Bukit Barisan bukan hanya menjadi problem Pemda Provinsi Lampung . “Ini merupakan problem kita bersama, termasuk negara-negara lain yang mengambil manfaat dari keberadaaan TNBBS. Oleh sebab itu, kami berharap negara-negara lain juga membantu menyelamatkan TNBBS dan jangan hanya berteriak-teriak,” kata Junaidi.
Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), yang terletak di pesisir barat daya Sumatera merupakan salah satu kawasan konservasi yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi, termasuk Badak Sumatera (Dicerorhinus sumatrensis), Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae) dan Gajah Sumatera(Elephas maximus sumatrensis)
Pada tahun 2004 bersama dengan Taman Nasional Gunung Leuser dan Taman Nasional Kerinci Seblat, TNBBS ditetapkan oleh UNESCO sebagai Situs Warisan Dunia (Tropical Rainforest Herritage of Sumatra) karena tingginya keanekaragaman hayati yang dimiliki.
Bagi warga Lampung , Bengkulu, dan Sumatera Selatan, TNBBS merupakan daerah wilayah tangkapan air yang sangat penting yang menjamin tetap terjaganya tata guna air dan merupakan sumber air bagi 181 hulu sungai. TNBBS juga merupakan sumber air bagi tiga provinsi (Lampung, Sumatera Selatan dan Bengkulu) dan 4 kabupaten (Lampung Barat, Tanggamus, Kaur, dan Ogam Komering Ulu)
Sejak sepuluh tahun terakhir kelestarian TNBBS makin terancam oleh maraknya illegal logging, perburuan liar, perambahan liar, dan pembukaan kebun untuk lahan kopi. Hingga kini, setidaknya 50 ribu hektare lahan TNBBS sudah berubah menjadi kebun kopi.
Kopi asal taman nasional itulah yang menjadi andalan ekspor dari Provinsi Lampung. Selain mengancam kelestarian TNBBS, perkebunan kopi di taman nasional itu juga mengancam adanya embargo dari pasar kopi internasional karena kopi asal Lampung dianggap tidak ramah lingkungan. Dari total ekspor kopi melalui provinsi Lampung pada tahun 2003, 45,1 % diantaranya diketahui tercemar oleh kopi yang ditanam di dalam kawasan TNBBS
Keberadaan kebun kopi di dalam kawasan konservasi pada gilirannya dapat mengakibatkan terganggunya fungsi hidrologi, terganggunya habitat satwa dan menimbulkan konflik antara manusia dan satwa
Permasalahan kopi di TNBBS sangat kompleks, baik karena terkait aspek ekonomi, sosial maupun ekologi dan hanya dapat diselesaikan apabila pemerintah, pelaku bisnis baik lokal maupun global, LSM dan masyarakat lokal dapat berkontribusi secara nyata untuk membantu mengatasi sesuai dengan kapasitas dan perannya masing-masing.
0 Response to "Pelaku Pasar Harus Lakukan Kontrol Ketat"
Posting Komentar